Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBN, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta dinamika ekonomi lokal guna menyempurnakan kebijakan fiskal nasional.
Potensi dan Tantangan Ekonomi NTT
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Gubernur NTT, para kepala daerah, serta jajaran Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Wihadi memaparkan tren positif ekonomi NTT. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,14 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,32 persen (year-on-year) pada triwulan I 2026.
Meski demikian, Wihadi mengingatkan adanya kerentanan struktural. “Ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan iklim dan gangguan ketahanan pangan,” jelasnya.
Alokasi Anggaran dan Prioritas Nasional 2026
Pemerintah pusat telah mengalokasikan total Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp29,78 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (Rp9,57 triliun) dan Transfer ke Daerah (Rp20,21 triliun). Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja pusat mencapai 35,50 persen, sementara realisasi TKD telah mencapai 45,23 persen.
Prioritas pembangunan NTT pada 2026 difokuskan pada:
- Ketahanan: Fokus pada ketahanan pangan, air, dan energi.
- Konektivitas: Peningkatan akses antarwilayah, termasuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (98,52 km).
- Program Prioritas: Implementasi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sinergi untuk Percepatan Pembangunan
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa Pemprov NTT menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Fokus utama mencakup hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan pariwisata Labuan Bajo–Flores, serta percepatan pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, memastikan stabilitas harga tetap terjaga melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran.
Menutup pertemuan, Wihadi Wijanto menegaskan bahwa seluruh data dan masukan yang diperoleh akan menjadi bahan krusial dalam pembahasan fiskal di tingkat pusat. Efektivitas pemanfaatan TKD, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta optimalisasi perpajakan menjadi poin utama yang akan didorong untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
