BeritaNasionalOlahraga

Beban Pembinaan Daerah hingga Desakan Audit APBN Mengemuka dalam Pengajuan KLB FFI

0

Jakarta – Kegaduhan di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) kembali mencuat setelah 40 voters menyerahkan permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) dan menemui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI, Vivin Cahyani, di GBK Arena, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pemegang hak suara membeberkan akumulasi keresahan atas minimnya perhatian serta dukungan dari induk federasi terhadap pembinaan di daerah.

Perwakilan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalimantan Tengah, Bobby Gandrung, menegaskan bahwa fondasi pemain Timnas Futsal Indonesia lahir dari kerja keras pembinaan di tingkat provinsi, mulai dari kelompok usia hingga Liga Nusantara, sebelum akhirnya diserap klub Liga Pro. Ia mencontohkan program talent detection menuju Spanyol, di mana AFP diminta mencari bibit pemain sekaligus menanggung biaya penginapan, lokasi seleksi, hingga honor asisten pelatih, sementara FFI hanya menanggung tiket pesawat instruktur dari pusat.

Bobby menilai kondisi tersebut telah menjadi bom waktu yang dirasakan seluruh provinsi seiring berkembangnya industri futsal nasional. Selain menuntut perbaikan sistem pembinaan berjenjang, ia juga mendesak agar pengelolaan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada FFI dipertanggungjawabkan secara transparan dan diaudit, mengingat pendanaan Timnas berasal dari uang rakyat melalui negara.

Keluhan serupa disampaikan Manajer Bintang Timur Surabaya, Andika Amorinno, yang menyebut kegaduhan di internal futsal sudah lama terpendam di balik tampilan kompetisi yang terlihat berjalan normal dari luar. Ia menyoroti penjadwalan kompetisi, regulasi yang kerap berubah-ubah, keterlambatan pembayaran yang baru diselesaikan setelah muncul kegaduhan, hingga lambatnya dukungan federasi saat klub bertolak ke Brasil, serta belum maksimalnya kenaikan subsidi, hak siar, dan industri futsal.

Exit mobile version