Pemuda.co.id, JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, sejumlah guru besar, doktor (akademisi) dan mahasiswa kampus swasta dan negeri bersatu dan kompak mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirangkum dari berbagai sumber, dalam seminggu ini, sudah ada tujuh kampus yang bersuara menyampaikan kalau tindakan Jokowi telah menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Sebagai informasi, hal ini berawal dari para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengeluarkan ‘Petisi Bulaksumur’, pada Rabu, 31 Januari 2024. Petisi tersebut dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof. Koentjoro.
Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan petisi keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Koentjoro.
Sehari setelahnya, Kamis, 1 Februari 2024 kritik kembali muncul dari civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. UII mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’ yang dibacakan langsung Rektor UII, Prof. Fathul Wahid.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden 2024.
Mereka juga menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap semakin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu. Serta, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujar Fathul.
Gelombang kritik ini pun terus berlanjut pada keesokan harinya. Universitas Indonesia (UI) menyambutnya dengan menabuh genderang memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.
“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” sambung Harkristuti.
Pada hari yang sama, sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) turut mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi.
“Senantiasa mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, rasa nyaman dalam berdemokrasi, serta menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan sebagai instrumen demokrasi,” kata salah satu guru besar Unhas, Prof. Triyatni Martosenjoyo.
Triyatni juga meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.
Penyelenggara pemilu, terangnya, harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.
“Agar hasil pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” ucap Triyatni.
Penyampaian kritik kepada Jokowi turut disuarakan Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul). Mereka mendesak Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk tidak memihak dalam pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul, Herdiansyah Hamzah mengatakan, pihaknya menilai demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Sebab, demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, kini terdesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik.
Herdiansyah menyebut upaya tersebut dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik. Sehingga memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pilpres yang membahayakan demokrasi.
“Presiden tidak boleh memihak, setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” tegas Herdiansyah pada hari yang sama.
Hari ini, Sabtu, 3 Februari 2024, gelombang kritik dari civitas akademika kembali berlanjut. Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui petisi Seruan Padjajaran mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
Petisi ini muncul setelah akademisi Unpad mencermati adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai demokrasi hingga ketidaknetralan Jokowi.
Petisi yang dibacakan Ketua Senat Unpad, Prof. Ganjar Kurnia menyerukan semua kalangan untuk mendorong Presiden Jokowi agar kembali kepada tugas-tugas pemerintahannya, yakni dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
“Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ucap Ganjar saat membacakan petisi.
Disebutkan, beberapa hal yang dijadikan tolok ukur menurunnya kualitas demokrasi, yakni Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk.
Kemudian, pelemahan KPK melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres.
Ia juga menyebut, kalau Jokowi telah mengabaikan kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
“Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan, justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan,” jelasnya.
Petisi yang disampaikan akademisi Unpad hari ini, diikuti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dewan guru besar, rektor, hingga mahasiswa (UMY) bersama-sama menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
Guru besar UMY, Dr. Akif Khilmiyah mengatakan, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini.
“Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri,” bunyi pernyataan yang dibacakan, Sabtu, 3 Februari 2024.
Alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, menurutnya, para penguasa negeri ini justru terlihat ambisius dan sibuk mengejar serta melanggengkan kekuasaannya.
“Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna, karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang seharusnya ditaati dengan sepenuh hati,” kata Akif.
Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, para penyelenggara negara di Indonesia semestinya menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara bagi warga negara.
“Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal,” tandas Akif.
