Merauke – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai melampaui batas perayaan seremonial. Tema nasional “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dinilai merepresentasikan rangkaian agenda pembangunan yang utuh—dengan persatuan sebagai fondasi dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar, dalam catatan refleksi kemerdekaannya, Minggu (17/8/2026). Menurutnya, tema tersebut harus diterjemahkan sebagai komitmen moral dan janji pembangunan bagi seluruh warga negara.
“Tema ini jangan berhenti sebagai slogan seremonial setiap tanggal 17 Agustus. Tema ini harus menjadi alat ukur untuk memastikan apakah pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujar Annas.
Merajut Persatuan dan Kedaulatan Berbasis Kepercayaan
Annas menggarisbawahi bahwa kata “bersatu” tidak boleh diartikan sebagai upaya menyeragamkan pandangan politik atau sosial. Sebaliknya, persatuan yang kokoh lahir dari dialog, keadilan, dan partisipasi publik yang dikelola secara bijak oleh negara.
Ia juga menekankan bahwa konsep “berdaulat” harus diperluas, tidak hanya menyangkut aspek pertahanan dan teritorial, tetapi juga keterlibatan masyarakat—terutama komunitas adat—dalam menentukan masa depan ekonomi mereka sendiri.
“Kedaulatan negara akan semakin kuat ketika rakyat merasa memiliki negara dan memiliki ruang untuk menentukan masa depannya,” tegasnya.
Kesejahteraan sebagai Indikator Utama Pembangunan
MPSI menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi fisik belum secara otomatis merefleksikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan harus diukur melalui indikator substantif, yang meliputi:
- Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal.
- Perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
- Keterlibatan aktif generasi muda dan kaum perempuan.
- Perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan.
- Mitigasi dan pencegahan potensi konflik sosial di wilayah pembangunan.
“Proyek pembangunan bukanlah tujuan akhir. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utamanya. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Annas.
Keadilan Pembangunan untuk Wilayah Timur dan Papua
Lebih lanjut, konsep “Indonesia Maju” diingatkan agar tidak terjebak pada sentralisasi pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Kemajuan harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia dan Tanah Papua.
Dalam konteks Papua, momentum HUT ke-81 RI ini menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Ukuran keberhasilan di tanah Papua bukan sekadar kuantitas proyek infrastruktur, melainkan seberapa besar pembangunan tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, meredam konflik, dan mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Kalau kita ingin berbicara tentang Indonesia maju, maka Papua harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan itu. Kemajuan Indonesia tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi saja,” tambahnya.
Sebagai penutup, MPSI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Indonesia maju tidak cukup dibuktikan dengan seberapa cepat negara membangun, tetapi seberapa banyak rakyat yang merasa ikut memiliki, menikmati, dan menentukan arah pembangunan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81,” pungkasnya.
