Jakarta, – Kepala Bidang Investasi dan Pariwisata Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Ogy Sugianto, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera melakukan reshuffle terhadap Menteri Pariwisata, ( 15 /09/ 2025).
Menurut Sugianto, kinerja Menteri Pariwisata saat ini jauh dari harapan dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menjawab tantangan mendasar sektor pariwisata nasional. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki Indonesia justru terhambat oleh kebijakan yang lemah, minimnya terobosan, dan tidak adanya keberanian politik untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berulang kali menjadi keluhan publik.
Sugianto menyoroti bahwa hingga kini Kementerian Pariwisata belum menghasilkan gebrakan nyata dalam pemulihan dan peningkatan sektor pariwisata pasca-pandemi. Infrastruktur dasar yang buruk di berbagai destinasi, serta harga tiket transportasi yang mahal, membuat wisatawan kesulitan untuk menjelajahi potensi wisata Nusantara.
“Masalah infrastruktur hingga tingginya harga tiket pesawat masih menjadi hambatan serius. Akibatnya, wisatawan enggan berpindah destinasi. Pariwisata kita jadi stagnan dan tidak berkembang, padahal Indonesia punya ribuan daya tarik yang bisa bersaing di level global,” tegas Sugianto.
Sugianto menilai Menteri Pariwisata juga gagal menindaklanjuti arahan Presiden terkait penurunan harga tiket pesawat yang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Hingga kini, harga tiket masih tinggi dan membebani wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan manajerial. Menteri Pariwisata seolah tidak punya solusi, padahal Presiden sudah berulang kali menegaskan pentingnya aksesibilitas murah untuk mendorong pariwisata. Kalau arahan Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana bisa sektor ini diandalkan?” kritik Sugianto.
Menurut Sugianto, pencapaian jumlah kunjungan wisatawan masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai Indonesia. Banyak negara tetangga sudah berhasil mendorong pariwisata sebagai mesin utama ekonomi, sementara Indonesia masih tertinggal karena narasi promosi yang lemah dan strategi pemasaran yang tidak inovatif.
“Narasi tentang budaya, tradisi, dan keunikan lokal Indonesia tidak pernah diangkat maksimal. Padahal ini kekuatan kita yang tidak dimiliki negara lain. Tanpa strategi komunikasi yang kuat, Indonesia hanya jadi penonton di tengah persaingan global,” ujar Sugianto.
Lebih jauh, Sugianto menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan yang semakin marak. Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Kementerian Pariwisata tidak memiliki kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja.
“Pariwisata bukan hanya soal devisa, tapi juga soal perut rakyat. Ketika ribuan pekerja hotel harus kehilangan pekerjaan, itu artinya kementerian gagal memberikan perlindungan dan gagal menjaga keberlangsungan industri. Ini alarm keras yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sugianto menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor strategis yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain menyumbang devisa, sektor ini juga membuka lapangan kerja luas, mendukung UMKM, serta menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan sosok Menteri Pariwisata yang visioner, responsif, berani, dan inovatif untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara pesaing di tingkat global.
“Kami menilai reshuffle bukan hanya opsi, tetapi keharusan. Jika Presiden Prabowo serius menjadikan pariwisata sebagai penopang ekonomi, maka beliau harus memilih menteri yang mampu bekerja cepat, berorientasi pada solusi, dan sejalan dengan visi besar Presiden. Tidak ada alasan untuk menunda,” pungkas Sugianto.
