Example floating
Example floating
Berita

Kawan Indonesia Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan sebagai Figur Pendamping Prabowo

0
×

Kawan Indonesia Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan sebagai Figur Pendamping Prabowo

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Arief Dharmawan, menilai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, layak masuk dalam pembahasan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto. Pertimbangan tersebut bertumpu pada rekam jejak panjang di parlemen, kedekatan politik dengan Prabowo, serta kapasitas menjembatani komunikasi lintas kekuatan politik.

Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), Arief menegaskan bahwa Dasco merupakan figur yang telah lama berada dalam lingkaran perjuangan politik Prabowo sehingga memahami karakter kepemimpinan, arah perjuangan, dan agenda politik Presiden. Menurutnya, kedekatan serta chemistry politik semacam itu menjadi modal penting untuk membangun koordinasi yang solid antara presiden dan wakilnya, sekaligus mencegah munculnya pusat kekuasaan baru yang berpotensi memicu friksi di internal pemerintahan.

Selain faktor kedekatan personal dan ideologis, Arief menyoroti pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Pada periode pertama, Dasco mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan, sementara pada periode berikutnya ia mengemban koordinasi bidang politik dan keamanan. Pengalaman tersebut dinilai memberinya pemahaman menyeluruh mengenai legislasi, pengawasan anggaran, hukum, hingga dinamika kebijakan strategis nasional.

Arief juga menambahkan bahwa latar belakang Dasco sebagai politisi sipil dengan gelar doktor ilmu hukum dan jabatan akademik sebagai Guru Besar Ilmu Hukum, serta perhatian pada pembinaan organisasi kepemudaan, memberikan dimensi tambahan bagi kepemimpinan nasional. Terkait munculnya aspirasi dari sejumlah DPD Partai Gerindra yang mendukung Dasco sebagai calon wakil presiden, Arief menilai hal itu sebagai dinamika internal yang wajar, namun tetap harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional dan keputusan politik yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *