Jakarta – Menjelang operasional LRT Jakarta Fase 1B, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk tidak hanya berfokus pada keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal transformasi ekonomi perkotaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rahimun M. Said, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, menilai bahwa LRT Jakarta Fase 1B merupakan aset strategis yang harus melampaui fungsi transportasi. Menurutnya, pengalaman berbagai kota dunia menunjukkan bahwa transportasi massal akan memberikan dampak maksimal apabila diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang, pemberdayaan UMKM, serta investasi yang inklusif.
“Jakarta tidak boleh puas hanya dengan membangun rel dan stasiun. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar rel dan stasiun tersebut. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya,” kata Rahimun.
Rahimun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Jakarta Economic Corridor Initiative (JECI), sebuah inisiatif lintas sektor yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pengembangan ekonomi di sepanjang koridor LRT. Program ini diharapkan melibatkan unsur pemerintah, BUMD, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan masyarakat.
Menurutnya, terdapat lima agenda prioritas yang dapat segera diwujudkan:
- Menjadikan setiap kawasan stasiun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis UMKM, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan muda.
- Menyediakan ruang usaha yang terjangkau bagi pelaku UMKM lokal agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar.
- Mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial.
- Membangun ekosistem ekonomi digital melalui promosi produk lokal, pembayaran digital, dan integrasi layanan publik.
- Menyusun peta investasi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gentrifikasi.
Rahimun menegaskan bahwa pembangunan transportasi modern harus memiliki orientasi sosial yang kuat. Infrastruktur bukan sekedar proyek fisik, melainkan instrumen kebijakan publik untuk memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.
“Kota-kota besar dunia berhasil karena transportasinya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Jakarta memiliki peluang yang sama. Jangan sampai kita berhasil membangun infrastrukturnya, tetapi gagal membangun kesejahteraan masyarakatnya.”
Lebih lanjut, Rahimun mengusulkan pembentukan Forum Akademik Kebijakan Transportasi dan Ekonomi Perkotaan DKI Jakarta, sebagai wadah dialog antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan berbasis riset (evidence-based policy).
“Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan kebutuhan. Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang dialog akademik agar setiap kebijakan publik memiliki landasan ilmiah yang kuat serta mampu menjawab tantangan kota global.”
Sebagai penutup, Rahimun menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas layanan transportasi publik. Namun ia berharap keberhasilan tersebut juga diikuti dengan kebijakan ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“LRT Jakarta Fase 1B harus menjadi simbol lahirnya paradigma pembangunan baru: transportasi yang menggerakkan ekonomi, ekonomi yang menciptakan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Saya siap berdiskusi dan memberikan kontribusi akademik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan tersebut.”
Rahimun M. Said
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta
