Example floating
Example floating
Opini

Pemimpin Oportunis: Mengutamakan Kepentingan Pribadi, Daripada kepentingan Rakyat

10
×

Pemimpin Oportunis: Mengutamakan Kepentingan Pribadi, Daripada kepentingan Rakyat

Sebarkan artikel ini
Zia Ulhaq Ketua Umum HMI Komisariat UMMAT

Pada tanggal 20 Oktober 2024, Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden kedelapan dan juga Wakil Presiden ketiga belas Republik Indonesia. Meraih suara terbanyak bukanlah hal mudah banyak dinamika politik yang terjadi, tarik ulur partai politik sekema sandiwara pejabat publik meramaikan kontestasi pemilihan presiden 2024-2029.

Probowo-gibran berkomitmen dalam pembangun SDM dan memberikan nuansa baru dalam percaturan politik di Indonesia. Keselarasan pikiran hingga terhimpunnya beberapa partai besar dalam lingkaran kekuasaan memberikan kesempatan dalam memudahkan aktivitas politik.

Asta cita depalan program prioritas yang akan di jalankan probowo-gibran seperti MBG, Swasebada pangan, energi dan air, reformasi politik, hukum dan birokrasi, dll. Probowo-gibran berharap dengan adanya beberapa program prioritas ini mampu memberikan perubahan stignifikat dalam pembaruan upaya untuk memberikan solusi untuk promblem yang dialami Indonesia dalam kajian pandangan probowo-gibran.

365 hari perjalanan kepemimpinan probowo-gribran dalam perharinya mengukap fakta akan program yang dijalankan, berbagai pujian datang dari petinggi partai dan para pejabat publik melalui media masa dan paradoks dengan potret realitas dirasakan oleh rakyat Indonesia jauh dari stetemen petinggi partai dan pejabat.

Dari awal program makan bergizi gratis telah mengalami kegagalan. Awal tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025. Kebijakan ini mengamanatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja guna mengoptimalkan anggaran. Kontras dengan anggaran pembiayaan untuk melaksanakan program 71 triliun, proses perencanaan pelaksana tidak transparan dan tampa partisipasi aktif publik. Beragam perancangan hanya terjadi diistana, terkesan menutup di ruangan publik.

Pemberian ruang luas bagi korporasi untuk bermain dalam pengadaan melalui peraturan 40% penyerapan bahan pokok yang berasal dari petani sekitar wilayah pelaksanaan program. Celah ini dimanfaatakan oleh perusahaan maupun para pejabat untuk menjadikan program ini untuk meningakatkan penambahan nilai surplus. Dan pemegang beberapa dapur pun, lebih banyak para pejabat tinggi daerah, penting-peting partai dan terlibat pula TNI dalam program ini.

Program selanjutnya mengenai swasebada pangan, energi dan air. Program ini disebut food estate dikatagorikan proyek strategis nasional (PSN). 2,29 juta hektare lahan di marauke, papua selatan yang akan melibatkan pembukaan lahan. Proyek ini juga akan menggunakan sekitar 1 juta hektare dari total area tersebut untuk pembukaan lahan sawah. Perusakan lahan hutan berdampak bagi flora dan fauna ini tindakan sadar penghancuran lingkungan dan ekosistem di papua selatan, bukan cuman itu. Masyarakat adat yang menempati lahan hutan mengalami kerugian atas kerusakan alam hingga terjadi krisis makanan karna masyarakat adat papua bertahan hidup di alam.

Selanjutnya, saya coba bicarakan terkait Reformasi politik, hukum dan birokrasi. Sejauh ini belum dampak terlihat perubahan yang digaungkan oleh probowo-gibran, masih sama dengan yang sebelumnya perpolitikan diindonesia akhir-akhir ini hanya memperlihatkan praktek penguasa dalam mempertahankan kekuasaan dengan cara membangun pondasi penopang tahta kekuasaan. Dimasa jabatannya prabowo gibran membentuk kabinet merah putih yang cukup gemuk, pembagian kue kekuasaan jelas dampak di muka publik, praktek pembentukan lembaga nonstruktural. Memperlihatakan kesibukan presiden mengurus kepentingan pribadi dan mengabaikan rakyat sendiri.

Wajah demokrasi tercoreng dimana praktek militeristik yang diterapkan kian meresakam rakyat Indonesia. TNI telah perlahan merangkap dalam dimensi sipil dalam peraturan menegaskan TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil, Kian diabaikan. Hal ini menjadi sebagian orang takut jika kedepannya terjadi kembali peristiwa lama di masa orde baru.

Dalam perjalan kepemimpin prabowo-gibran harus di evaluasi total belum nampak jelas kerja-kerja para pemimpin yang mengarah untuk rakyat Indonesia hanya yang terlihat kerja untuk melanggengkan kekuasaan semata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *