JAKARTA – Pengusulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin menjadi teka-teki besar di negara ini. Pasalnya, hingga masa persidangan paripurna DPR ke-IV tahun sidang 2023-2024, Kamis 4 April kemarin, upaya dan suara-suara itu bisa dikatakan hilang.
Sebagai informasi, setidaknya ada tiga fraksi yaitu PKB, PKS, dan PDIP yang menyuarakan ihwal penggunaan hak angket pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan.
Meski demikian, sejak itu belum ada usulan resmi pengajuan hak angket ke pimpinan DPR. Disamping itu, terbaru Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim progres pengajuan hak angket sudah sempurna sehingga tinggal menunggu momentum.
“Ya progres kami sempurna,” ujar Hasto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (02/04/2024) lalu.
Namun kenyataan dan harapan itu, hilang pada sidang akhir kemarin. Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan representasi PDIP yang sejak awal kencang menyuarakan hak itu, ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat ditanya soal tak ada usulan menggulirkan hak angket tersebut.
Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024.
Dalam konferensi pers itu, Puan Maharani didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rachmat Gobe.
Ketika ditanya untuk kedua kalinya, politisi perempuan PDIP ini, lagi-lagi menggelengkan kepalanya sembari tersenyum kepada awak media.
Sebelumnya, pekan lalu, Puan pun mengungkap belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR. “Belum, belum ada pergerakan,” ujar Puan, Kamis, 28 Maret 2024.
Menurutnya, pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. “Itu hak anggota, kalau kemudian itu memang bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya,” tuturnya.
“Apakah kemudian perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat,” kata trah Soekarno ini.
Puan juga mengklaim dirinya tidak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR terkait pengajuan hak angket.
Usulan pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu sendiri pertama kali disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden Anies Baswedan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.
Hak angket diusulkan untuk menelusuri dugaan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak netral untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya melalui kebijakan bantuan sosial yang dibagikan menjelang Pemilu hingga pengerahan aparat untuk mengarahkan pemilih. Gibran tak lain merupakan putra sulung Jokowi.
Saat ditanya kembali, apakah dalam fraksi PDIP di DPR sama sekali tak ada pembahasan mengenai hak angket, Puan lagi-lagi menggelengkan kepalanya.
Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman merasa bersyukur usai penutupan sidang paripurna sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024 usulan menggulirkan hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 tidak terlaksana.
“Yang jelas angket enggak jadi ya. Ini sudah ditutup ya kan, Alhamdulillah angket tidak jadi,” kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Jakarta.
Diketahui, dalam sidang paripurna DPR kemarin hanya memiliki agenda untuk menyetujui 7 nama anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029.
