Aktivis Jakarta, Tobaristani, mengingatkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni seharusnya menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat persatuan dan memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa, bukan justru menjadi ruang untuk saling menyalahkan dan memperlebar polarisasi.
Menurut Tobaristani, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lahir sebagai fondasi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan, sehingga semangat tersebut perlu terus dijaga dalam kehidupan demokrasi modern.
“Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan dijadikan tameng untuk menyalahkan pihak tertentu. Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi bersama agar nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara,” kata Tobaristani dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan sejalan dengan semangat musyawarah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Namun, menurutnya, kritik seharusnya disampaikan secara konstruktif dan berbasis argumentasi yang objektif.
“Perbedaan pandangan terhadap program pemerintah adalah hal yang wajar. Namun, ruang publik perlu diisi dengan diskusi yang sehat dan solusi yang membangun, bukan prasangka atau penolakan yang muncul sebelum suatu program dijalankan dan dievaluasi secara utuh,” ujarnya.
Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang mengaitkan berbagai persoalan nasional secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, penyelesaian berbagai tantangan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen negara dan masyarakat.
“Semangat Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa membangun bangsa adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Karena itu, penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu figur,” katanya.
Selain itu, Tobaristani menyinggung fenomena menurunnya etika publik yang terlihat dari maraknya penggunaan istilah-istilah provokatif dan tuduhan yang belum tentu didukung fakta yang memadai dalam ruang digital.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghidupkan kembali nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila.
“Kepercayaan publik harus dibangun melalui keterbukaan dan keteladanan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengedepankan verifikasi informasi dan etika dalam menyampaikan kritik. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat, tetapi juga memerlukan tanggung jawab moral,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah, Tobaristani mendorong agar komunikasi publik dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif sehingga masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan yang dijalankan.
Menurut dia, kritik yang muncul dari masyarakat perlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah perlu terus memperkuat komunikasi publik, sementara masyarakat perlu menjaga tradisi kritik yang sehat dan beradab. Kritik yang tajam tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan fitnah atau kebencian,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan terbesar bangsa bukanlah perbedaan pendapat, melainkan hilangnya kepercayaan dan semangat persatuan di tengah masyarakat.
“Bangsa ini tidak akan runtuh karena kritik. Bangsa ini akan menghadapi persoalan serius ketika kita kehilangan kemampuan untuk bersatu, saling percaya, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan bersama,” kata Tobaristani.
