DOMPU – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kilo, Kabupaten Dompu dengan Panwascam Sanggar, Kabupaten Bima-NTB, menggelar pertemuan bersama dengan tema silaturahim membahas kerawanan tahapan kampanye dan jelang hari H Pelaksanaan Pemilukada mendatang, Kamis (31/10/2024).
Ketua Panwascam Kilo Ady Ardiansah, mengatakan, pertemuan ini merupakan upaya untuk identifikasi kerawanan dan mencari solusi pada potensi-potensi kerawanan yang biasanya terjadi di daerah perbatasan.
“Upaya bersama kami di daerah yang bertetanggaan ini, untuk saling melaporkan adanya keterlibatan pihak-pihak di larang politik praktis saat tahapan yang berlangsung saat ini yakni kampanye. Karena benar saja, ada banyak ASN yang merupakan warga Kecamatan Sanggar bekerja dan bertugas di Kilo, itu hampir di semua intansi yang ada dan sebaliknya ada sejumlah warga Kilo yang menjadi ASN di Sanggar,” ungkapnya usai kegiatan di Sekretariat Panwascam Sanggar.
Tidak hanya itu, lanjut Ady, pada dua daerah yang berbatasan langsung ini sering terjadi mobilisasi massa pendukung kontestan Pilkada untuk ikut berkampanye.
“Biasanya kalau ada kampanye di Sanggar dan bahkan Kecamatan Tambora, ada saja iringan konvoi massa dari Kecamatan Soromandi menuju Sanggar, mereka melewati wilayah Kecamatan Kilo. Begitu pun, sebaliknya kalau ada kampanye di Kecamatan Kilo, Manggelewa dan Dompu, ada massa yang bergerak melewati wilayah Kecamatan Sanggar, ” paparnya.
“Tentunya ini sangat rawan, karena ada konvoi kendaraan dan mobilisasi massa yang padat. Ketakutnya ada gesekan dan sensitifitas yang dianggap mengganggu kenyamanan warga lokal di daerah-daerah yang dilewati,” sambung pria yang akrab disapa Ady prodem ini.
Ditambahkannya, apalagi saat ini kontestan di dua daerah ini sama-sama memiliki dua pasangan calon, kemudian ditambah lagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang jelas-jelas jangkauan massanya lebih luas.
“Kami lakukan ini, berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan kampanye yang sudah terlaksana, baik yang kami awasi langsung, lewat media sosial dan informasi atau keluhan dari masyarakat,” tegas Ady.
Persoalan lain yang terjadi dan sering terulang pada setiap Pemilu dan Pemilihan itu adalah persoalan terkait tapal batas dan hak pilih.
“Menariknya pengalaman saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada sebelumnya, persoalan data pemilih dan hak pilih warga di daerah perbatasan kerap bermasalah, karena itu kita cari solusi dengan membahas bersama,” katanya.
Pembahasan bersama tapal batas ini, lanjut dia, dianggap penting agar tidak menjadi persoalan di belakang hari, juga supaya mendapatkan data riil terkait pemilih di masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua Panwascam Sanggar yang diwakili Kordiv HP2H Irfan Aditia Munandar menjelaskan, Pertemuan tersebut juga bertujuan mempererat koordinasi dan hubungan silaturahmi dua belah pihak yang akan mengawasi penyelenggaraan Pilkada pada 27 November mendatang.
“Daerah perbatasan rawan konflik saat edisi Pemilu dan Pemilihan, karena itu kita berembuk untuk mencari penyelesaian dan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Dalam pembahasan bersama ini, melibatkan juga PKD yang berbatasan langsung yakni PKD Mbuju, Taloko dan Sandue.
“Mereka-merekalah yang mengetahui dan berkepentingan langsung saat peristiwa dan kejadian di lapangan terjadi,” tandasnya.
Lebih lanjut Andar menerangkan, terkait persoalan data pemilih dan hak pilih pihaknya bersepakat akan menyampaikan ke pihak terkait PPK, PPS dan Kades dalam rangka memperjelas kembali identitas data warga pemilih.
“Ini bertujuan agar tidak terjadi kegandaan pemilih dan kegandaan distribusi surat panggilan pemilihan sehingga menimbulkan potensi kerawanan pada hari H mendatang,” tegasnya.
“Langkah pemetaan masalah ini merupakan bentuk dari kesiapan kami-kami untuk menggelar pilkada dengan harapan semua tahapan bisa berjalan sukses dan lancar,” sambungnya.
Sebagai informasi, hadir juga dalam kegiatan ini Kordiv HP2H Panwascam Kilo, Kordiv P2PS Panwascam Kilo, Korsek masing-masing kecamatan, staf sekretariat dan beberapa PKD.