Jakarta – Direktur Eksekutif Sentra Ketahanan dan Keadilan (Sekata Institut), Andri Ferdiansyah, menyoroti eskalasi pergerakan kelompok separatis teroris di Papua yang dinilai semakin terorganisir dan sistemik. Ia memperingatkan bahwa pola operasi kelompok tersebut saat ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah dirancang untuk mengancam stabilitas dan keutuhan NKRI secara berkelanjutan.
Andri merujuk pada situasi terkini di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, sebagai indikator nyata. Pergerakan kelompok bersenjata di wilayah tersebut, termasuk propaganda melalui deklarasi video dan konsolidasi kekuatan di Kampung Tausiga oleh pihak yang dipimpin Danil Aibon Kogoya (DAK), menunjukkan jaringan operasi yang terukur.
Modus Eksploitasi Sipil dan Propaganda
Dalam analisis Sekata Institut, terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi opini publik. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian adalah:
- Mobilisasi Masyarakat: Kelompok bersenjata diduga melibatkan elemen lokal untuk memantau pergerakan aparat keamanan, yang menurut Andri merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil itu sendiri.
- Perang Opini: Pemanfaatan isu HAM dan disinformasi secara aktif digunakan untuk mendelegitimasi aparat keamanan dan membentuk persepsi negatif terhadap negara, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Strategi Gerilya: Pergerakan yang terdeteksi di berbagai titik seperti Kulapa, Balaimai, hingga Nabya memperlihatkan pola penguasaan wilayah yang terstruktur.
Tantangan Bagi Negara
Andri menekankan bahwa ancaman ini tidak boleh dipandang sebagai gangguan keamanan biasa. Ia mendesak pemerintah untuk menempuh pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan.
“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata harus berjalan beriringan dengan penguatan strategi komunikasi publik, perlindungan terhadap warga dari intimidasi, serta percepatan pembangunan kesejahteraan,” ujar Andri.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menjaga kedaulatan di Papua juga berarti membangun kepercayaan masyarakat. Seluruh elemen bangsa diharapkan bersatu dalam mendukung langkah aparat guna memastikan masyarakat Papua terlindungi dari eksploitasi konflik.
“Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Segala upaya intimidasi terhadap masyarakat dan serangan terhadap simbol negara adalah ancaman serius terhadap kedaulatan negara yang harus diatasi dengan konsisten,” tegasnya.
