Jakarta – Rasminto, Founder Human Studies Institut (HSI), memberikan peringatan keras mengenai potensi bahaya distorsi informasi terkait isu Papua di platform digital. Menurutnya, penyebaran berita tanpa verifikasi yang memadai di ruang siber dapat memperburuk kondisi yang sudah kompleks di lapangan. Peringatan ini disampaikan dalam sebuah Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh FISIP UPN Veteran Jakarta, bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital,” di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, pada Jumat (28/11/2025).
Dalam keterangannya kepada pers, Rasminto menyoroti bahwa isu Papua merupakan salah satu topik yang sangat sensitif dan paling masif beredar di berbagai media sosial. “Masalahnya, banyak data yang berseliweran tanpa melalui proses pengecekan fakta yang layak,” jelasnya (28/11/2025).
Ia menambahkan bahwa laju informasi yang begitu cepat seringkali tidak diikuti oleh kegiatan fact-checking. Kondisi ini, menurutnya, berisiko besar menimbulkan bias narasi, membentuk persepsi publik yang tidak benar, dan bahkan meningkatkan potensi ketegangan sosial. “Kita perlu mengakui kompleksitas isu Papua. Informasi yang tidak akurat sangat mungkin memperburuk keadaan dan memunculkan sentimen publik yang tidak berdasar,” tegasnya.
Rasminto memaparkan bahwa konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua telah menciptakan dampak kemanusiaan yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari warga sipil hingga personel keamanan. Namun, narasi digital yang beredar sering kali hanya menampilkan perspektif parsial, sehingga gagal menyajikan konteks keseluruhan. “Kelompok yang paling rentan adalah warga sipil. Di sisi lain, aparat keamanan juga sering menjadi korban dalam insiden serangan. Oleh karena itu, perspektif yang berimbang amat sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia berpendapat bahwa media sosial memiliki daya ungkit yang besar dalam membentuk opini khalayak. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terkontrol berpotensi memicu polarisasi dan memungkinkan pihak-pihak tertentu mengarahkan pandangan masyarakat sesuai agenda mereka. “Narasi digital mampu memunculkan simpati, tetapi bisa juga menjadi sumber kekacauan jika tidak didukung oleh data valid dan proses verifikasi yang ketat,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, Rasminto mengimbau masyarakat untuk secara aktif meningkatkan literasi digital mereka. Ia menekankan perlunya kehati-hatian maksimal dalam menerima maupun menyebarkan konten yang berkaitan dengan Papua. Terakhir, ia menegaskan bahwa pendekatan human security (keamanan manusia) harus dijadikan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan terkait wilayah tersebut.
“Keselamatan dan kesejahteraan setiap individu harus menjadi perhatian utama. Verifikasi informasi adalah langkah awal yang krusial agar seluruh diskusi dan perumusan kebijakan dapat berjalan secara lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
