DOMPU – Tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Dompu menggelar unjuk rasa menolak wacana pemerintah untuk menjadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Aksi ini digelar di Gedung Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu Kantor Bupati Dompu, Rabu.
“Kami menolak PPPK paruh waktu sebagaimana yang telah di wacanakan oleh pemerintah pusat saat ini,” ujar salah seorang peserta aksi, Syamsudin saat berorasi.
Menurutnya, wacana ini sangat keliru dan merugikan para honorer yang selama ini telah mengabdi dan berjuang untuk daerah, bangsa dan negara ini.
“Kami yang berkerja 24 jam sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit dan berkerja tanpa mengenal waktu dalam menyelamatkan nyawa manusia, kenapa harus digunakan dengan sistim paruh waktu,” ujarnya.
Ia berharap agar R2 selaku peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang dinyatakan lulus dan R3 sebagai peserta non-ASN yang telah terdaftar dinyatakan lulus.
“Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu harus memprioritaskan dan segera mengangkat langsung tanpa sistem paruh waktu,” tegas Syamsudin.
Selanjutnya, ia menuturkan unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta pemda agar mempertimbangkan gaji bagi para honorer yang berstatus R2 dan R3 untuk disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Pegawai honorer yang tergabung disini ada yang sudah hampir 20 tahun mengabdi tapi belum mendapatkan kesempatan lolos dari penjaringan PPPK dan tidak mendapatkan kepastian kesejahteraan,” bebernya.
“Dan bahkan banyak yang usianya hampir memasuki masa pensiun, kenapa tidak mampu diakomodir dan mendapatkan upah yang layak sesuai UMR,” sambungnya.
Aksi ini mendapatkan perhatian khusus Ketua DPRD Muttakun dan beberapa anggota DPRD. Mereka langsung hadir ditengah masaa aksi.
Menanggapi tuntutan pendemo, Muttakun menegaskan dirinya bersama 29 anggota DPRD Dompu akan menyuarakan aspirasi ini dan mengawalnya sampai ke pusat.
“Pekan ini saya akan ke Jakarta untuk menghadap BKN dan Kementrian terkait di Pusat dalam rangka melanjutkan aspirasi teman-teman,” timpalnya.
“Saya akan menyuarakan semua masalah rekrutmen PPPK yang terjadi di Kabupaten Dompu dan memastikan terselesaikan sebelum masa waktu habis,” tambah Politisi Partai NasDem ini.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Ruslan menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah daerah sedang berupaya memperjuangkan nasib para honorer yang ada.
“Sekda sendiri sudah duluan berangkat ke Mataram sekaligus berangkat ke Kemenpan dan BKN untuk membahas persoalan ini,” terangnya.
Lebih lanjut Ruslan menjelaskan, sebelum massa aksi ke sini dirinya sudah membahas masalah ini.
“Beberapa keluhan dan aspirasi kalian sudah saya bahas dan akan disampaikan ke BKN pusat, kemudian hasil pembahasannya nanti akan dibawah pulang,” pintanya.
“Mudah-mudahan ada kepastian dan kebijakan dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Sekda dengan pihak pusat agar R2 dan R3 bisa dipenuhi dengan sistem penuh waktu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, para honorer yang menggelar aksi ini terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis dengan status R2 (THK II) tidan R3 (Honorer Non-ASN database BKN) tidak lulus seleksi. Adapun jumlah tenaga honorer di Kabupaten Dompu saat ini berjumlah 7.000 orang.